Terdakwa Ahok Satu Mobil dengan Presiden, Fadli Zon : Itu Artinya "Memback Up" Terdakwa
JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan naik mobil bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap tersebut mengirim pesan yang membingungkan masyarakat.
"Bahwa seorang presiden bersama seorang terdakwa bersama dalam satu mobil, itu memberikan pesan apa, itu membingungkan. Apakah artinya presiden ini berteman dengan terdakwa atau presiden (Jokowi) melindungi terdakwa?" kata Fadli Zon ketika dikonfirmasi, Jumat (24/2/2017).
Seharusnya, kata Fadli Zon, Presiden Jokowi bisa mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat dengan bersikap adil dalam hukum. Diketahui, Ahok berstatus terdakwa dalam kasus penistaan agama.
"Selama ini tidak seperti itu, jangan karena kemudian teman atau mendukung, kemudian hukum tidak bisa diterapkan terhadap orang yang dianggap kawan, malah terkesan melindungi, memback up," kata Politikus Gerindra itu.
Fadli mengatakan peristiwa tersebut bisa dianggap Presiden Jokowi mengabaikan hukum. Menurut Fadli, sikap yang dilakukan Jokowi bertentangan dengan revolusi mental.
"Mental apa yang mau dibangun pemerintahan ini kalau seorang terdakwa aja itu dilindungi. Bubarkan saja revolusi mental. Sebaiknya bubarkan saja revolusi mental itu, enggak ada gunanya," kata Fadli.
"Ini dalam politik, peristiwa bersama dalam satu mobil bisa diartikan bahwa selama ini presiden melindungi Ahok," tambah Fadli.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku kaget jika benar informasi Presiden Joko Widodo mengajak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk meninjau proyek.
Menurut, Fahri etika presiden lemah karena status Ahok merupakan terdakwa.
"Saya kaget kalau betul Jokowi ngajak naik mobil R1 1 meninjau proyek. Itu yang saya bilang efek keputusan Mendagri menjadi kompleks karena ini masa tenang dari putaran satu ke dua, masa tenang bagi semua kandidat tapi diaktifkannya kembali Basuki padahal dia terdakwa. Di banyak kasus pasti ditahan," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/2/2017).(trib/nt)
Tulis Komentar